humor

17.4.12

Berjibaku Merawat Pendidikan Kita

 

  Ditulis Oleh Fina Aunul Kafi (Designer Cover Penerbit Imtiyaz)


Terkadang kita acuh, setengah hati, untuk terus meraba pendidikan di negeri ini. Tak jarang juga kita menghentakkan emosi melihat pendidikan kini, sampai tergelincir di arus tak berhilir; disorientasi.
Tidak masalah. Namun perlu melumasinya lagi. Pendidikan bukanlah ruang yang lepas dari kenyataan apapun. Ia bahkan sudah beberapa kali dilumuri tujuan tertentu yang, bisa jadi, serat kepentingan, baik Negara, golongan tertentu, dan tidak se-esensial seperti yang kita pahami: mencerdaskan bangsa.
Dari kepentingan-kepentingan itu kita dilarutkan. Diramu dengan agenda pembangunan ekonomi, industri, prospek kesejahteraan, pendidikan dini, pemerataan pendidikan, pendidikan go international, yang semuanya berlandaskan hukum, hingga kita mengatakan 'benar', agar terus digalakkan.
Siapa yang tak ingin Negara yang kita tempati ini bertambah maju gara-gara pendidikan. Yang terus meng-up date cita-cita dan memfasilitasi keinginan kita untuk mewarnai hidup di masa depan. Siapa juga yang tak ingin di kampus/sekolah kita berfasilitas mutakhir dan kelayakannya diakui internasional.
Sekarang, jika Anda termasuk orang miskin, bisa menikmati dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), atau beasiswa kalangan tak mampu. Untuk pembangunan sekolah juga disediakan ratusan juta untuk menyamankan konsumen pendidikan. Di kampus juga disediakan Badan Hukum Pendidikan (BHP) agar tidak candu dana dari Negara. Dari sini kita dapat melihat perselingkuhan dan persetubuhan pendidikan. Pendidikan dapat dilenturkan dengan problem apapun.
Kesejahteraan, peningkaan sumberdaya manusia, yang sudah menjadi agenda Negara sejak dulu, terus dikodifikasi, diterapkan, dan dimodifikasi sampai saat ini. Dulu, pendidikan sengaja diorientasikan untuk mengukuhkan kemerdekaan dengan memperbanyak asupan-asupan tentang keindonesiaan. Sudah setengah abad lebih kemerdekaan itu berjalan. Seiring mempertahankan nasionalisme, pendidikan dirantai dengan jejaring ekonomi yang tidak lagi hanya mencerdaskan, namun, bagaimana pendidikan menjadi seikat dengan 'pembangunan'.
Model pendidikan gaya Eropa menyebar. Semuanya tersangkut kebutuhan pasar. Anggitan menolak komersil dalam ranah apapun menjadi tindakan yang tak mudah. Apalagi kita yang sering menolaknya masih menggunakan solusi yang normatif; memakasa Negara menolak apapun gaya Eropa dan menerapkan amanah Pembukaan UUD 1945. Pendapat bahwa Negara adalah penguasa segala-galanya tidak berlaku sekarang. Toh, ia hanya sekedar membentuk hukum, dan tidak bisa menolak arus yang sedang dihadapi.
Bagi pasar, Negara adalah mitra. Negara dianggap penghalang jika akumulasi kapital tidak berjalan lancar karena tersangkut hukum. Maka, pasar di sini perlu menata Negara demi menerapkan ekonomi bebas. Manusia didefinikan memiliki sumberdaya yang dapat menumbuhkan Negara. Keteraturan masyarakat akan berjalan stabil. Dengan landasan seperti itu, deregulasi, liberalisasi, privatisasi, tidak bisa dilepaskan Negara. Menolaknya juga tidak mungkin.
Di pasar, kita mengenal istilah kesejahteraan, kemudahan akses, kesetaraan, yang semuanya mengafirmasi akumulasi kapital. Akumulasi kapital ini tidaklah sepenuhnya negatif memang. Karena ini adalah konsekuensi pola ekonomi yang bertujuan menuai surplus. Tidak mengenal minus. Pedidikan pun juga dijadikan lintasan memperoleh surplus itu. Tidak aneh jika sekarang kita menemukan model kampus/sekolah seperti perusahan.
Parahnya lagi, dengan kemudahan-kemudahan itu membuat kita menerima sistem yang ada secara mentah-mentah. Pola pikir kita sudah tertata rapi tentang kehidupan esok. Semuanya berawal dari pendidikan tersebut. Imbasnya, sekarang kita kesulitan menjajaki keotentikan pendidikan seperti yang dimaksud dalam pembukan UUD 1945 itu. Rabaan kita sering meleset. Dan bahkan mengkritisi pendidikan tidak menjadi ancaman bagi birokrasi, malah memiliki sifat membangun. Karena dari kelemahan itu tersimpan sumber pengaturan yang potensial `mendisiplinkan` konsumen pendidikan.
BHP misalnya, acapkali menuai kritik sewaktu akan diberlakukan. Sekarang, membicarakan BHP bahkan mengundang tawa di lingkungan kita. BHP justru dianggap memudahkan ketimbang mempersulit. Masa depan kampus yang ber-BHP akan terus meningkat. Lowongan perkerjaan pasti ada. Beasiswa menjamur. Anak orang miskin mendapatkan bantuan. Inikah yang namanya mencerdaskan bangsa itu, atau ini sekedar ingin mengunduh kesejahteraan dalam waktu singkat? Dalam pidato presiden menyambut hari kemerdekaan Indonesia ke-64 menyatakan, Indonesia akan maju pada 2025 nanti…
Kalaupun dipilah lagi, Indonesia sekarang ini sedang menuju negara industri. Pendidikan dimaknai sebagai investasi agar dapat bekerja diperusahaan. Seminim-minimnya berpendidikan harus setingkat SMP. Di sini status sosial terbentuk. Dan tentunya, hal ini mengundang masyarakat agar mengklasifikasikan diri antara orang terdidik dan tidak.
Akhirnya, keteraturan masyarakat terbentuk. Kampus/sekolah yang menyandang BHP/ISO/SBI memiliki jaringan kerja tersendiri ketimbang kampus/sekolah yang biasa. Lulusan SD hanya dapat mengaplikasikan skillnya sebagai buruh kasar, kerja di sawah. Sektor pertanian yang tidak lagi memiliki daya tawar berdampak pada sikap negara untuk memilih industri. Kampus/sekolah dijejali teknologi serba digital. Pemakaian bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam mengajar diterapkan.
Sebetulnya, pola seperti itu sudah ada sejak zaman penjajahan VOC dulu. Politik balas budi yang menyediakan pendidikan bagi pribumi disambut hangat oleh masyarakat. Klasifikasi ras (Pribumi, Eropa, dan Timur Asing) dan klasifikasi Pribumi (anak ketua adat, ulama`, dan rakyat biasa) diatur dalam undang-undang. Meski pelayanan pendidikan masuk sampai lini paling dasar, mereka disiapkan menjadi pekerja (buruh) di pabrik-pabrik.
Akan terus seperti itukah pendidikan di negeri ini? Selain dampak mahalnya biaya pendidikan, kampus/sekolah diformat dengan gaya Eropa, lulusan yang disiapkan menjadi buruh/pekerja, BHP juga memiliki konsekuensi sosial. Kesenjangan sosial dapat terjadi akibat pewacanaan orang yang terdidik dan tidak, yang sebelumnya kampus/sekolah yang ditempati sebatas pilihan konsumen pendidikan.
Seperti ketika kita sedang mencari kerja, lulusan S1 yang paling banyak dibutuhkan. Meski Anda memiliki skill yang dapat diuangkan, gelar S1 sebagai modal sosial yang menandakan terdidik dan yang tidak paling diprioritaskan. Di kampung kita, lulusan S1 dan kerja di sawah menjadi suatu yang disayangkan di mata masyarakat.
Seperti juga di mata perusahaan, kampus yang ber-BHP akan dipandang ketimbang yang tidak. BHP mengenal sistem keungan yang mandiri, kelayakannya diakui internasional, manajemen pengajaran difasilitasi dengan teknologi memadai. Selain kesenjangan sosial, peradaban barat masih unggul di mata dunia. Membaratkan Timur atau meng-Eropa-kan dunia adalah strategi politis yang perlu ditela`ah lagi [kf]
Posted by Penerbit imtiyaz,http://imtiyaz-publisher.blogspot.com/ Penerbit Buku Buku Islam

No comments:
Write comments

Advertisement

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();

-

Terbitan




Dgus dur dan sepakbola terbitan penerbit imityaz

ensiklopedia 22 aliran tasawwuf

Hilyah buku cerdas bahasa arab dan inggris

Menyongsong Taqdir Meniti Asa

Dari Pesanteren untuk ummat terbitan penerbit imityaz

pengetahuan dasar alqur'an penerbit imityaz



Rasionalisasi Tuhan

Rasionalisasi Tuhan

Rasionalisasi Tuhan